Kawanberita.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan berbagai langkah pembenahan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, efisiensi penggunaan anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia agar program dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi awal bagi jajaran pimpinan baru dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program ke depan.
Nanik menegaskan bahwa fokus utama lembaganya saat ini adalah memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
“Prioritas kami adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Karena itu, berbagai penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pembenahan, BGN melakukan penataan ulang sejumlah aspek program, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat agar bantuan gizi lebih terfokus pada kelompok prioritas. Selain itu, pembangunan dapur baru untuk sementara dihentikan, sementara dapur yang telah beroperasi akan dioptimalkan pemanfaatannya.
BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh fasilitas penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta kompetensi sumber daya manusia yang telah ditetapkan.
Menurut Nanik, langkah tersebut juga bertujuan menjawab tantangan pemerataan layanan yang masih belum merata di berbagai daerah. Saat ini, sebagian besar dapur program masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih memerlukan penguatan layanan.
Untuk itu, BGN tengah menyiapkan berbagai skema pelaksanaan MBG yang lebih adaptif bagi wilayah 3T. Selain membangun fasilitas baru, pemanfaatan sarana yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas juga menjadi alternatif yang dipertimbangkan selama memenuhi standar operasional program.
Dalam memperluas jangkauan layanan, BGN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga organisasi lainnya yang ingin berpartisipasi mendukung pelaksanaan MBG.
Nanik menambahkan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama selama proses konsolidasi berlangsung. Oleh sebab itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengawasan terus dilakukan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penguatan tata kelola akan difokuskan pada peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terukur dan terstruktur.
“Kami berupaya memperkuat sistem informasi dan integrasi data agar setiap kebijakan didasarkan pada data yang valid. Berbagai masukan dan rekomendasi dari lembaga pengawas juga akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan tata kelola,” kata Agustina.
Selain itu, BGN juga mempertegas fokus intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Tidak ada Respon